Izin Industri Minuman Beralkohol

Pengertian

Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri. Industri Minuman Beralkohol ini termasuk industri yang perlu diawasi dan dikendalikan karena dampaknya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Kewenangan pembinaan industri minuman keras, anggur dan sejenisnya serta malt dan minuman mengandung malt tetap berada di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Ditjen IKAH), walaupun investasi seluruhnya, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, kurang dari Rp 1 miliar.

Oleh karena itu, bagi Industri Minuman Beralkohol yang akan melakukan pembaharuan izin, penggabungan, perubahan/ penggantian pemilik, pindah lokasi dan lain-lain, penyelesaian perizinannya memerlukan rekomendasi/persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal IKAH.

Bagi Industri Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C yang sudah tidak beroperasi lagi, Izin Usaha Industri dan Surat 18 Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar Industri (TDI) yang telah diperoleh, dilarang untuk dipindahtangankan, diperbaharui, diganti dan/atau dipindahkan lokasinya.

Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI dimaksud dicabut serta dinyatakan tidak berlaku.

Industri Minuman Beralkohol yang berlokasi di daerah yang belum memiliki Kawasan Industri, apabila akan melakukan relokasi, diarahkan berada di kawasan yang peruntukannya untuk industri yang sesuai dengan RUTR wilayah yang ditetapkan oleh Pemda setempat atau mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum

  • Keputusan Menperindag Nomor 171/M/SK/8/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Pedoman Pengarahan Lokasi bagi Kegiatan Industri .
  • Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
  • Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  • Surat Edaran Dirjen IKAH Nomor 682/DIRJEN-IKAH/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pembinaan Industri Minuman Beralkohol.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen

  • Izin Usaha Industri;
  • Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Laporan Realisasi Produksi dua tahun terakhir disertai dengan pembayaran cukai (PPN, PPn-BM dan Cukai);
  • Sertifikat Tanda Penggunaan SNI;
  • Dokumen UKL/UPL.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

Izin Industri Minuman Beralkohol dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar diterima, dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Pada Daftar Negatif Investasi (DNI) tertutup bagi PMA dan PMDN. Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk industri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya.

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

  • Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
  • Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat.
  • Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Informasi Lebih Lanjut

Marketing Office:

Phone/Fax : 021-7715137

Online Marketing:
+62 821-2443-2399 – Achmad

Email:
layanan@infojasa.co.id

Website:
www.infojasa.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>