Slideshow shadow

Hak Kekayaan Intelektual

January 5, 2014 in Jasa HKI by admin.ij

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Bidang HKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:

  1. Hak Cipta (copyright);
  2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:
    • Paten (patent);
    • Desain industri (industrial design);
    • Merek (trademark);
    • Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
    • Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
    • Rahasia dagang (trade secret).

Sistem HKI

Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Badan HKI Dunia

Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Kedudukan HKI Di Mata Dunia Internasional

Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

sumber: Dirjen HKI / Hak Kekayaan Intelektual

Persyaratan SPPT SNI

January 4, 2014 in SNI by admin.ij

Persyaratan SPPT SNI

 

Persyaratan SPPT SNI

 

Dokumen Permohonan SPPT SNI (Baru/Sertifikasi Ulang)

(Yang dimaksud dengan Permohonan SPPT SNI Baru adalah permohonan yang diajukan oleh Produsen Pemohon untuk produknya yang belum memiliki SPPT SNI)

  1. Surat Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
  2. Persyaratan Administrasi:
    • Daftar Isian Permohonan
    • Akte Perusahaan dan perubahannya bila ada.
    • Izin Usaha Industri yang sesuai lokasi, ruang lingkup dan masih berlaku.
    • NPWP (bagi pemohon dalam negeri dan importir)
    • Sertifikat Merek
      • Sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari Ditjen HAKI (kecuali untuk produk antara dan produk dalam bentuk bulk). Kelas produk dalam sertifikat merek dagang/surat perdaftaran merek dagang harus sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya.
      • Untuk hak pemegang merek yang tidak dimiliki oleh perusahaan pemohon SPPT SNI tetapi dimiliki oleh perusahaan/perorangan lain harus menyertakan surat pelimpahan merek atau surat perjanjian kerjasama dari pemilik merek ke perusahaan pemohon SPPT SNI.
      • Untuk pemaklon/importir menyertakan surat penunjukan sebagai importir.
    • Alur Proses Produksi.
    • Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI
    • Struktur Organisasi Perusahaan.
    • Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian
    • Perjanjian Penggunaan SPPT SNI.
  3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
    • Pedoman Mutu
    • Daftar Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu (Daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir untuk sistem manajemen mutu perusahaan)
    • Salinan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau Pernyataan Kesesuaian bila:
      • Pedoman BSN No. 10 Tahun 1999
      • Menerapkan ISO 9001:2000 tanpa sertifikat
      • Sertifikat ISO 9001:2000 tanpa Logo KAN
  4. Persyaratan Khusus
    • SIPA atau yang setara lainnya atau Surat keterangan Kerjasama Perusahaan Pemohon SPPT SNI dengan Perusahaan pemegang SIPA untuk air baku.
    • Sertifikat Hasil Uji Air Baku terhadap Permenkes Nomor 416/Menkes/PER/IX/1996 (untuk AMDK).
    • Salinan laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK).
    • Khusus untuk produk SIR disertai dengan Tanda Pengenal Produsen (TPP).

Biaya Proses SPPT SNI

January 4, 2014 in SNI by admin.ij

Biaya Proses SPPT SNI

 

Biaya Proses SPPT SNI

 

Pendahuluan

Biaya-biaya yang dibayarkan dalam Proses SPPT SNI adalah sbb:

I. Biaya Sertifikasi,  terdiri dari:

  1. Biaya permohonan
  2. Biaya Jasa Asesor untuk Audit Kecukupan
  3. Biaya Audit Kesesuaian, meliputi:
    • Jasa Asesor Kepala
    • Jasa Tim Asesor
    • Jasa Petugas Pengambil Contoh (PPC)
    • Jasa Tim Evaluator (Ketua & anggota)
    • Jasa tenaga ahli
    • Biaya per diem
  4. Biaya Proses Sertifikasi
  5. Biaya sertifikat untuk permohonan baru
  6. Biaya pemeliharaan sertifikat dalam rangka pengawasan

7. Biaya administrasi

II. Biaya sertifikasi dapat berbeda yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:

  1. Lama waktu audit yang dibutuhkan yang dinyatakan sebagai mandays (oranghari) audit. Mandays audit ditentukan oleh kompleksitas perusahaan yang diaudit, tekait dengan faktor-faktor sebagai berikut:
    • Jumlah tenaga kerja.
    • Logistik yang kompleks, melibatkan lebih dari satu gedung / lokasi.
    • Staff perusahaan berbicara menggunakan lebih dari satu jenis bahasa sehingga membutuhkan penerjemah bagi auditor. Hal ini dapat menghambat auditor untuk bekerja secara independen.
    • Pabrik / perusahaan / organisasi berskala besar walaupun jumlah pegawai cukup sedikit.
    • Klien menerapkan peraturan (regulasi dari pemerintah atau badan lain) yang sangat ketat untuk kegiatan industrinya.
    • Sistem meliputi proses yang kompleks atau memiliki aktifitas-aktifitas tertentu yang relatif cukup banyak.
  2. Lokasi perusahaan yang diaudit (dalam negeri atau luar negeri).

III. Biaya Pengujian Sample Produk

Besarnya biaya pengujian sample produk sesuai dengan jenis produk dan parameter SNI yang menjadi acuan. dan tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi (untuk lebih jelasnya silakan hubungi kami)

IV. Biaya Lain-lain

  1. Biaya transportasi dan akomodasi bagi:
    • Tim Auditor dari LSPro
    • Petugas Pengambil Contoh (PPC)
  2. Biaya Jasa Konsultan (untuk lebih jelasnya silakan hubungi kami)

Tahapan Proses SPPT SNI

January 4, 2014 in SNI by admin.ij

Tahapan Proses SPPT SNI

 

Tahapan Proses SPPT SNI

 

Pendahuluan

Prosedur pengurusan SPPT SNI terdiri dari beberapa tahapan, yaitu

TAHAP I .

Mengisi Formulir Permohonan SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda) SNI

Dokumen yang harus dilengkapi:

  1. Fotocopy Sertifikat Sistem Management Mutu SNI 19-9001-2001 ( ISO 9001, 2000 ) yang dilegalisir .
  2. Jika berupa product import perlu dilengkapi sertifikat dari LSSM Negara asal dan yang telah melakukan MRA Mutual Recognition Arrangement dengan KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Lama proses pengajuan permohonan biasanya berlangsung satu hari.

TAHAP II .

Verifikasi Permohonan SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda) SNI

LSPro melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan permohonan SPPT SNI. Dalam menentukan biaya juga diperhitungkan mengenai lokasi audit, bahasa yang digunakan (perlu penerjemah atau tidak). Selanjutnya akan dikeluarkan biaya yang harus di bayar oleh pemohon. Proses verifikasi sekitar 1 hari.

TAHAP III.

Audit Sistem Manajemen Mutu

  1. Audit Kecukupan (Tinjauan Dokumen). Memeriksa dokumen Sistem Manajemen Mutu yang dimiliki sesuai dengan persyaratan ISO / SNI 9001:2008 . Jika ditemukan ketidaksesuaian maka harus melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 2 bulan.
  2. Audit Kesesuaian (Tinjauan Penerapan). Memastikan kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajement Mutu dengan persyaratan ISO / SNI 9001:2008. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka harus dilakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 2 bulan. Jika tindakan perbaikan yang dilakukan tidak / belum effektive, maka LSPro akan melakukan audit ulang dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Lama proses Audit sekitar 3-5 hari.

TAHAP IV.

Pengujian Sample Produk

Jika diperlukan akan dilakukan pengujian produk oleh Laboratorium Uji. Pemohon menjamin team Asesor dan petugas pengambil contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan documen yang berkaitan dengan Sistem Manajement Mutu . Sebaliknya LSPro menjamin para petugasnya ahli dibidang tersebut. Pengujian dilakukan di Laboratorium Uji yang sudah terakreditasi. Di perlukan juga saksi saat pengujian.

Lama proses Pengujian Produk sekitar 20 hari kerja.

TAHAP V.

Penilaian Sample Produk

Laboratorium Uji akan mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji. Bila hasil tidak memenuhi syarat SNI maka pemohon diminta segera melakukan pegujian ulang.

TAHAP VI.

Keputusan Sertifikasi

Seluruh Documen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro.

Lama Proses penyiapan bahan biasanya butuh waktu 7 hari kerja daan rapat panel perlu 1 hari kerja.

TAHAP VII.

Pemberian Sertifikat SPPT SNI

LSPro melakukan klarifikasi terhadap produsen yang bersangkutan . Klarifikasi perlu waktu 4 Hari. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi syarat sbb:

  1. Kelengkapan administrasi (Aspek Legalitas) ,
  2. ketentuan SNI,
  3. Proses produksi
  4. Sistem Manajement Mutu.

Jadwal Public Training

January 2, 2014 in Uncategorized by admin.ij

Dokumen Lingkungan

January 2, 2014 in Lingkungan by admin.ij

PROPER

merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian insentif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:

a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penilaian kinerja berdasarkan pada kriteria penilaian PROPER yang terdiri atas:

a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah,dan hitam

b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) untuk pemeringkatan Hijau dan Emas.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih le ngkap dapat di lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 2 Lingkungan Hidup

Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut :

a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;

b. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik;

c.Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

e. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Training ISO 9001:2008

January 2, 2014 in Uncategorized by admin.ij

Pelatihan ISO 9001:2008

Pelatihan ISO 9001:2008

Pendahuluan

QMS (Quality Management System) / SMM (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2008 merupakan standar yang bersifat internasional dan diterapkan oleh berbagai organisasi baik industri manufaktur, industri jasa, organisasi pemerintah, organisasi sosial maupun organisasi pendidikan di berbagai negara di dunia. Suatu organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

Di Dalam Perdagangan bebas saat ini menuntut para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan wajib agar dapat turut serta bersaing di dunia Era Globalisasi, diantaranya dengan memiliki dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang menjelaskan persyaratan-persyaratan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu sehingga dapat mengarahkan organisasi untuk mengendalikan prosesnya menuju pencapaian sasaran yang ditetapkan, diantaranya berkenaan dengan kepuasan pelanggan, kesesuaian dengan peraturan dan peningkatan secara berkesinambungan. Untuk memastikan konsistensi terhadap kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikasi dari Lembaga yang independen sehingga lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagai Standar yang bersifat generik, sehingga memerlukan dokumentasi dengan intepretasi yang tepat sesuai bidang industri maupun layanannya dan dalam penerapannya membutuhkan strategi agar dapat diterima dan dijalankan oleh semua karyawan secara konisten.

Jadwal Training

DPLH

January 1, 2014 in Izin Lingkungan by admin.ij

DPLH

DPLH

Pendahuluan

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.( Contoh usaha / kegiatan tersebut sudah berjalan / berproduksi dan masuk dalam kategori wajib UKL/UPL tetapi tidak mempunyai dokumen UKL / UPL )

Kriteria DPLH

DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

  1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UKL / UPL dan SPPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak  berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban rekomendasi UKL-UPL ke dalam penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak, maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Konsultan Lingkungan kami siap membantu perusahaan anda dalam menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Hubungi marketing kami,

Phone:
0822-1111-5357 (telkomsel)
0858-1111-5357 (indosat)

Email:
layanan@infojasa.co.id
info_jasa@yahoo.co.id

Website:
www.training-consulting.co.id
www.infojasa.co.id

DELH

January 1, 2014 in Izin Lingkungan by admin.ij

DELH

DELH

Pendahuluan

DELH dan DPLH

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Contoh : usaha / kegiatan tersebut sudah berjalan / berproduksi  dan masuk dalam kategori wajib AMDAL tetapi tidak mempunyai dokumen AMDAL)

Kriteria DELH

DELH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

  1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsultan Lingkungan kami siap membantu perusahaan anda dalam menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Hubungi marketing kami,

Phone:
0822-1111-5357 (telkomsel)
0858-1111-5357 (indosat)

Email:
layanan@infojasa.co.id
info_jasa@yahoo.co.id

Website:
www.training-consulting.co.id
www.infojasa.co.id

SPPT SNI Luar Negeri

September 24, 2013 in SNI by admin.ij

SPPT SNI Luar Negeri

 

SPPT SNI Luar Negeri

 

Persyaratan permohonan SPPT Produk Luar Negeri adalah sebagai berikut:

  1. Surat Permohonan
  2. Persyaratan Administrasi
    • Data dan kajian permohonan
    • Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (dalam Bahasa Negara asal dan Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah)
    • Fotokopi IUI (dalam Bahasa Negara asal dan Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah)
    • Fotokopi NPWP (penanggung jawab perusahaan di Indonesia)
    • Fotokopi Akte Pendirian perusahaan/ perwakilan yang bertanggung jawab di Indonesia
    • Fotokopi Sertifikat Merek/ Surat Pendaftaran Merek dari Ditjen. HAKI
    • Surat pernyataan keabsahan merek
    • Surat penunjukan personal untuk pengurusan sertifikat
    • Denah lokasi pabrik (kantor, produksi, gudang, dll) dalam bahasa Indonesia/ Inggris
    • Alur proses produksi – dalam bahasa Indonesia
    • Peta proses bisnis perusahaan dalam kaitannya dengan SMM yang diacu – dalam bahasa Indonesia/ Inggris
    • Ilustrasi penandaan tanda SNI per merek pada produk dan atau kemasan
    • Struktur organisasi perusahaan – dalam bahasa Indonesia/ Inggris
    • Daftar peralatan inspeksi/ pengujian
    • Surat pernyataan Penanggung Jawab Produk di Indonesia
    • Surat Penunjukan Koordinator bagi representative/ Importir lebih dari satu
    • Surat Pernyataan Kesanggupan menyiapkan Penerjemah Independen
  3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
    • Fotokopi Pedoman Mutu (Quality Manual) dalam bahasa Indonesia
    • Daftar dokumentasi SMM (daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja, dan Formulir dalam bahasa Indonesia)
    • Fotokopi sertifikat SMM (bila ada)
    • Surat Pernyataan Kesesuaian, bila perusahaan tidak memiliki sertifikat ISO9002:2008
    • Fotokopi bukti pelaksanaan Audit Internal (dalam bahasa Indonesia/ Inggris)
    • Fotokopi bukti pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (dalam bahasa Indonesia/ Inggris)
  4. Persyaratan Produk terkait
  5. Persyaratan Lainnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan kirimkan pertanyaan anda atau hubungi konsultan kami:
    • Email: layanan@infojasa.co.id
    • Phone: 0822-1111-5357 (telkomsel), 0858-1111-5357 (indosat)
    • Whatsapp: 0822-1115357
    • Pin BBM